75 SOAL DAN JAWABAN TES CAT PPS 2022 Part 3

 75 SOAL DAN JAWABAN TES CAT PPS 2022 Part 3

Assaalamualaikum, buat sahabat yang membutuhkan file pdf nya silahkan akses diwabah ini :

Terimakasih 

semoga bermanfaat buat sahabat semuanya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara

Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalammelaksanakan Pemilu.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU

Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu

di daerah provinsi.

4. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya

disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu

di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang

diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang

Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan

..

- 3 - Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, dan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur.

5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP

Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di daerah

kabupaten/kota.

6. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang

selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga

penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU

yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang

Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota. 7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat

PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat

kecamatan atau nama lain.

8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat

PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di

tingkat kelurahan/desa atau nama lain.

9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang

selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang

dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan

suara di Tempat Pemungutan Suara.

10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya

disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS

untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data

Pemilih.

- 4 - 11. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang

selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah

petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani

ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap

Tempat Pemungutan Suara. 12. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya

disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu

yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang

selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah

provinsi.

14. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang

selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah

badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di

wilayah daerah kabupaten/kota.

15. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya

disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang

dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah

kecamatan atau nama lain.

16. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang

selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah

petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di

kelurahan/desa atau nama lain. 17. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang genap

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau belumberumur 17 (tujuh belas) tahun namun sudah kawin

atau sudah pernah kawin.

18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS

adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar

Penduduk Potensial Pemilih Pemilu dan daftar Pemilih

pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.

19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT

adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.

- 5 - 20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat

TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara

untuk Pemilihan.

21. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas

penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. kepastian hukum;

e. tertib;

f. kepentingan umum;

g. terbuka;

h. proporsional;

i. profesional;

j. akuntabel;

k. efektif;

l. efisien; dan

m. aksesibilitas.